Kematian merupakan sebuah konsep tabu yang mengakar pada kepercayaan, budaya, dan psikologi manusia yang kemudian dipersepsikan secara kolektif oleh masyarakat kita. Secara psikologis, membayangkan kematian diri sendiri maupun orang terkasih dapat menimbulkan sebuah ketakutan akan kekalnya kesendirian manusia di kehidupan selanjutnya. Bahwa, bayangan kita mengenai kematian yang penuh dengan ketidakpastian, bisa bersifat destruktif. Sebagai alternatif, manusia cenderung membentengi dirinya sendiri dengan menghindari pembahasan-pembahasan seputar kematian.
Momen kematian di seluruh dunia umumnya diikuti oleh prosesi pemakaman, yang mana di Indonesia dilakukan berdasarkan keyakinan yang dianut. Hidup dalam lingkup budaya ketimuran, gerak-gerik kita ketika menghadiri upacara pemakaman pun banyak diatur dalam norma-norma tak tertulis. Tidak boleh melangkahi makam, tidak boleh menunjuk makam, selalu mengucapkan salam, hingga pembatasan kehadiran perempuan di dalamnya – menghadirkan kesan sakral sekaligus ngeri. Sebagai lingkungan binaan yang mewadahi proses pemakaman, persepsi masyarakat mengenai angkernya komplek pemakaman seringkali diperkuat dengan minimnya perawatan dan bumbu-bumbu mistis yang menyelimuti atmosfernya.
Keberadaan komplek pemakaman dalam kontestasi urban kini menjelma sebagai ruang spasial yang menjadi penghubung antara kepercayaan, tradisi, dan budaya masyarakat lokal. Keyakinan ini membentuk sebuah konsep kesakralan makam yang dianggap sebagai medium penghubung yang hidup dan yang mati [1]. Konsep ini memperjelas adanya kenyataan bahwa setiap manusia akan mengalami kematian, menjadikannya sebuah momok yang ditakuti. Melihat atau mengunjungi komplek pemakaman dapat membangkitkan perasaan ngeri tak menyenangkan tersebut.
Namun, segala kesakralan mengenai konsep kematian dan pemakaman seakan sirna ketika menginjakkan kaki di perkampungan Peneleh. Sebagai salah satu kampung tertua di Surabaya, kendaraan bermotor tidak diperbolehkan melintasi gang kampung. Pengendara motor menuntun kendaraannya perlahan, sedangkan bocah-bocah SD berlomba mengayuh sepeda anginnya. Di tengah teriknya matahari kala menyusuri lorong demi lorong gang di Peneleh, kita memerlukan perhatian ekstra agar tidak jatuh tersandung. Selain kondisi perkerasannya yang susah ditebak, terdapat halang rintang lain yang bisa mengancam keselamatan kita berjalan kaki yakni makam-makam random di tengah jalan.
Iya, betul, makam, di tengah jalan.
Makam-Makam Tak Bertuan
Kelurahan Peneleh yang terletak di wilayah administrasi Surabaya Pusat terdiri dari beberapa perkampungan yakni Peneleh, Plampitan, Lawang Seketeng, Pandean, dan Jagalan. Fenomena makam di tengah jalan ini terkonsentrasi di area Peneleh dan Plampitan. Kehadiran makam di tengah jalanan kampung seolah mendobrak batas-batas norma dan spasial. Makam ini mengokupasi sebagian jalan kampung, membuat pejalan kaki harus sedikit ngelesi. Makam ini hadir berdampingan dengan warga, bahkan dengan usia yang jauh lebih tua daripada warga setempat yang saat ini merupakan generasi kedua atau ketiga. Batas antara sebuah makam dan rumah warga hanya berupa gundukan cor yang digunakan untuk menandai makam. Bapak-bapak bebas bercengkrama di sekitarnya, ibu-ibu asyik memotong bahan masakan di pendopo samping makam, pun anak-anak yang tanpa takut berlarian dengan suara yang riuh. Batas antara hidup dan mati tak lagi terlihat di kawasan ini.
Di kawasan Peneleh sendiri, makam-makam tersebar di beberapa titik, bahkan ada yang terletak di pekarangan rumah warga [2]. Kondisinya pun beragam, mulai yang terlihat dirawat seperti Makam pejuang RA Siti Kholifah dan Abdul Rachman di RT 07 (lihat Gambar 1), hingga makam tak bernama yang melintang di tengah gang (Gambar 2). Tidak ada yang mengetahui dengan pasti asal usul menjamurnya makam yang telecekan di penjuru Kampung Peneleh ini, entah bentuk permukiman menyesuaikan letak makam atau makam yang muncul mengikuti bentuk permukiman, belum ada studi komprehensif yang menjelaskannya.
Di suatu sore yang berangin di Bulan Agustus, saya memanjat sebuah tangga kayu yang bersandar di dinding makam Peneleh yang tinggi. Tangga ini menjadi sebuah shortcut yang digunakan masyarakat setempat untuk masuk ke area makam tanpa harus melalui gerbang depan yang saat ini dijaga oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH). Komplek pemakaman ini terlihat kurang terawat, ditambah dengan lubang besar menganga di banyak persil makam yang timbul akibat perampokan makam maupun lapuk dimakan usia. Tumpukan sampah pun menghiasi sudut-sudut dinding makam. Suara embus layang-layang mulai terdengar, diiringi dengan gelak tawa anak kecil berlarian. Suasana yang jauh berbeda dengan suasana pemakaman pada umumnya yang penuh dengan ratapan dan isak tangis para pengantar. Suasana yang rasanya tidak mungkin terjadi ketika kita mengingat betapa menyeramkannya komplek pemakaman saat dilanda Pandemi Covid-19.
Masyarakat, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak di Peneleh memanfaatkan area makam sebagai ruang terbuka multifungsi tanpa ada batasan yang kaku. Warga mulai berdatangan selepas ashar, ketika matahari sudah tidak terlalu terik untuk beraktivitas di luar ruangan. Berbagai kegiatan rekreatif dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil: melamun menunggu senja, bercengkrama santai, bermain hingga membakar sampah di sudut dinding makam. Ketika matahari mulai tenggelam, saat angin mulai bertiup kencang di musim-musim tertentu, suasana di dalam komplek makam Peneleh semakin dipadati warga yang sedang bermain atau menonton layang-layang besar yang telah dipersiapkan sejak sore. Lapangnya komplek pemakaman menjadi tempat yang sempurna bagi warga bermain layang-layang, toh tak mungkin bagi mereka menerbangkannya di gang kampung, ‘kan? Rasa takut dan kesungkanan moral yang selama ini menjadi batas imajiner antara masyarakat dan sakralnya kematian melebur dalam celoteh dan canda tawa masyarakat di bawah temaramnya sinar rembulan.
Nyatanya, fenomena hidup berdampingan dengan makam ini tak hanya terjadi di Peneleh. Kampung-kampung tua lain di Surabaya seperti Kampung Ketandan pun tumbuh di atas komplek makam bong [7], walau bekas makamnya tidak terlalu terlihat jika dibandingkan dengan Peneleh. Dalam melihat fenomena ini, kita tidak bisa semata-mata menganggapnya sebagai gelora semangat keberanian yang mengakar di hidup arek-arek Suroboyo, bukan pula prinsip hidup bondo nekad yang seringkali dijadikan ideologi. Fenomena ini merupakan gambaran cermin retak yang mengekspos kondisi masyarakat yang rela mendobrak batas dan norma untuk sekedar bertahan dan menikmati hidup. Di samping pemahaman masyarakat akan kesakralan area pemakaman, masih segar rasanya ingatan kolektif kita tentang suasana mencekam saat pandemi Covid-19 melanda. Footage pembukaan lahan pemakaman baru, kedip sirine ambulans, 1-2 petugas berbaju hazmat, deretan peti kayu, masing-masing sendiri, tanpa kehadiran keluarga.
Apakah masyarakat yang hidup berdampingan dengan makam ini mengalami pergeseran persepsi mengenai kematian? Atau bahkan besarnya paparan visual pemakaman yang dilihat sehari-hari membuat mereka tidak pernah memiliki ketakutan akan kematian? Ataukah ini semua hanyalah kondisi yang langgeng karena keterpaksaan? Di negara lain, Jepang misalnya, konsep penggunaan pemakaman sebagai ruang multifungsi memang mulai marak. Mereka melihat komplek pemakaman sebagai lanskap restoratif yang mencerminkan budaya, identitas, dan praktik leisure [8]. Sementara itu, pendudukan komplek pemakaman di Peneleh merupakan salah satu upaya masyarakat untuk memperoleh kualitas hidup yang lebih layak. Ketimpangan spasial ini hadir akibat logika kapital yang menyebabkan tidak meratanya penataan ruang kota [9].
Purnawan Basundoro menggambarkan fenomena sejenis ini sebagai perebutan ruang kota [10]. Dalam kontestasi urban, kota menjadi komoditas yang bertransformasi menjadi arena konflik. Kondisi ini merupakan dinamika sosial yang memaksa masyarakat marginal (dalam konteks ini masyarakat kampung kota) mengupayakan sendiri hak-hak mereka untuk bermukim di tengah tekanan urbanisasi dan ketidakadilan struktural. Perebutan ruang ini terjadi akibat kesenjangan kebijakan pemerintah yang seringkali mengabaikan kebutuhan masyarakat kecil. Perancangan kota yang formal dan bersifat top down membentuk praktik-praktik informal karena ada distribusi ruang kota yang tidak merata. Pergerakan masyarakat marginal dalam mempertahankan ruang hidup kini menjadi resistensi kolektif untuk merebut hak-haknya, sekaligus membentuk kota dengan caranya sendiri.
Kota-kota besar di Indonesia, seperti Surabaya, seringkali menghadapi dilema urban mengenai hak bermukim warganya. Di satu sisi, perkembangan kota yang sejalan dengan perkembangan ekonomi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, namun kondisi ini juga menimbulkan masalah baru seperti keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah yang membuat masyarakat berpenghasilan rendah mustahil mendapatkan hunian layak. Perkampungan kota yang padat dan informal inilah yang kemudian menjamur sebagai cara bertahan hidup masyarakat. Ketimpangan akses terhadap permukiman yang layak memaksa masyarakat di perkampungan kota bermukim walau tanpa jaminan kepemilikan lahan dan lokasi yang sering kali kurang aman [11].
Padatnya kampung kota tidak memungkinkan adanya ruang terbuka hijau yang dapat dimaksimalkan oleh masyarakat setempat. Penelitian Tanwir [12] menunjukkan pentingnya ruang terbuka hijau (RTH) dalam kawasan padat penduduk sebagai sarana ‘kebahagiaan’ masyarakat urban. RTH memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melarikan diri dari penatnya tekanan kota, atau mungkin juga dari terbatasnya ruang gerak mereka saat berada di rumah. Keberadaan elemen hijau juga dapat meningkatkan taraf afektif manusia karena perannya sebagai agen peredam polusi udara dan kebisingan [13]. Meningkatnya kualitas lingkungan di area yang lapang secara psikologis dapat menarik masyarakat untuk aktif beraktivitas di luar ruangan, seperti nongkrong santai atau berolahraga. Seiring waktu, kondisi ini dapat membentuk well-being dan kohesi sosial yang solid. Sebaliknya, kurangnya interaksi dengan ruang hijau membuat penduduk kota lebih rentan terhadap depresi, gangguan tidur, penurunan energi, dan masalah fisik lain yang timbul akibat stress. Tidak usah muluk-muluk, bebas berlarian tanpa takut tersandung batu nisan mungkin sudah cukup bagi anak-anak Peneleh.
Negara lain telah banyak meregulasi zona pemakaman yang tidak boleh berdekatan dengan permukiman [14]. Regulasi ini berkaitan dengan pertimbangan keamanan dan kesehatan masyarakat sebagai upaya mitigasi resiko yang mungkin timbul akibat pemakaman jenazah. Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1987 sebenarnya telah mengatur lokasi pemakaman yang harus menghindari wilayah padat penduduk untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Namun kenyataannya, kita bisa dengan mudah menemukan komplek pemakaman warga (biasanya berdasarkan agama seperti makam islam, makam kristen, dan sebagainya) yang dikelola sendiri oleh masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Berdasarkan reportase Jawa Pos [15], Surabaya mulai memasuki masa krisis lahan makam yang membuat walikotanya sakit kepala meskipun telah memiliki 13 TPU yang dikelola oleh Pemerintah Kota dan lebih dari 300 komplek pemakaman yang dikelola oleh warga.
Selama residensi di Plampitan, beberapa pertanyaan mulai menyeruak — kemana lantas warga Peneleh dimakamkan ketika meninggal dunia? Apakah ada ruang bagi mereka dalam satu-satunya kawasan yang mereka anggap rumah? Mengapa kompleks yang begitu luas tidak lagi melayani warga di sekitarnya? Mengapa pemakaman yang masih aktif justru TPU Tembok yang berjarak hampir 5 km jauhnya? Apakah dalam kematian pun warga harus dipindahkan menjauh dari ruang hidupnya demi tulang belulang yang sudah puluhan tahun tidak dikunjungi sanak keluarganya? Untuk siapa sebenarnya ruang itu dipertahankan? Lalu jika bukan disana, kemana mereka akan pergi?
Berkaca pada negara lain, beberapa negara Skandinavia bahkan menggunakan komplek pemakaman yang masih aktif sebagai ruang publik. Di Oslo, misalnya, 95% pengunjung tercatat mengunjungi komplek Pemakaman Gamlebyen Gravlund bukan untuk berziarah [16]. Didesain menyerupai taman, warga sekitar menghabiskan waktu mereka untuk jogging, mengajak anjingnya jalan-jalan, sampai kegiatan yang bersifat rekreatif, sosial dan budaya. Fenomena ini disebut muncul karena kurangnya ruang hijau di kawasan urban yang pada akhirnya merubah paradigma masyarakat terhadap kematian dan pemakaman. Di Copenhagen, pemerintah setempat menyatakan bahwa lahan pemakaman merupakan sumber daya publik yang bisa diakses semua kalangan masyarakat, namun tetap harus menghargai mendiang dan keluarga yang ditinggalkan [17]. Penggunaan komplek pemakaman aktif sebagai ruang publik bersifat liminal dengan bubble privat yang perlu dijaga. Pihak otoritas bersama-sama dengan para peneliti kemudian mencoba merumuskan desain ruang publik dalam komplek pemakaman yang menjembatani seluruh kepentingan. Pendekatan yang sepertinya masuk akal untuk diterapkan di makam-makam yang sudah tidak aktif seperti Peneleh.
Pada akhirnya, pendudukan komplek pemakaman Eropa oleh warga Peneleh merupakan bentuk negosiasi masyarakat marginal terhadap legalitas ruang kota, terhadap himpitan urbanisasi dan industrialisasi yang kian sesak. Ketika ruang kota berubah menjadi komoditas, masyarakat biasa yang tidak memiliki relasi kuasa inilah yang pada akhirnya dikesampingkan. Mereka menghidupkan kembali tanah lapang yang dipenuhi orang-orang mati, menjadikannya bagian dari praktik kehidupan sehari-hari. Menjadikannya sarana untuk menghidupi kampung kota yang telah menjadi bagian dari hidup mereka. Padahal, menurut The Right to the City-nya Lefebvre, masyarakat seharusnya memiliki hak atas akses, hak berpartisipasi, sampai hak untuk mengubah kotanya [18]. Tidak bisa semata-mata dikalahkan oleh kepentingan kapital. Sama halnya dengan tulisan Basundoro [10], masyarakat marginal tidak selalu menjadi pihak yang kalah dalam perebutan ruang kota. Dan saya kira, melihat seorang bocah laki-laki berkaos oblong menaiki nisan untuk sekedar menerbangkan layang-layang merupakan bukti yang cukup bahwa mereka, warga, bisa memenangkan perebutan ruang terbuka ini.
Foto diambil saat pelaksanaan Thermopolis 2: International Urban Study Workshop on Communal Response to Climate Change yang diselenggarakan oleh Operations for Habitat Studies (OHS) di bulan Agustus 2024.




